Arah belanja APBN 2027 kemudian dibagi ke dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Delapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga menyiapkan program pendukung yang mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, hingga diplomasi ekonomi.
Dari sisi alokasi, anggaran pendidikan menjadi salah satu pos terbesar dengan nilai Rp824 triliun. Kemudian anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sedangkan ketahanan pangan dialokasikan Rp195,3 triliun.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Menkeu.
Pemerintah menilai pengesahan APBN 2027 merupakan hasil pembahasan bersama DPR RI yang berlangsung dinamis dan konstruktif. Suahasil juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR atas dukungan selama proses pembahasan.
Dengan postur tersebut, pemerintah menargetkan APBN 2027 tetap menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
