JAKARTA, MyInfo.ID – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan media agar tidak menyerahkan kendali pemberitaan sepenuhnya kepada algoritma platform digital global. Menurutnya, jurnalis dan editor harus tetap menentukan informasi yang layak disampaikan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Meutya dalam peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia menilai algoritma perusahaan teknologi belum tentu mempertimbangkan nilai jurnalistik karena lebih berorientasi pada keuntungan bisnis.
“Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” ujar Meutya dalam keterangannya dikutip, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai persoalan algoritma berkaitan dengan kedaulatan informasi. Apalagi, sekitar 64 persen masyarakat kini mengakses informasi melalui media sosial. Kondisi tersebut membuat platform digital memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran berita.
“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik, yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good,” tegasnya.
Meutya juga menilai kecerdasan artifisial (AI) belum mampu menggantikan pertimbangan manusia dalam menilai konteks, kualitas, dan dampak pemberitaan.
“Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun nampaknya belum mampu melakukan itu,” katanya.
Untuk melindungi industri media nasional, pemerintah terus menjalankan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Pemerintah juga membahas regulasi terkait hak media bersama DPR.
“Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan,” jelasnya.
Meutya mengakui upaya tersebut menghadapi penolakan dari perusahaan teknologi besar. Namun, perlindungan terhadap media dan ekosistem jurnalistik nasional tetap perlu diperjuangkan.
“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” tegasnya.
Ia berharap media nasional tetap menjaga independensi ruang redaksi dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat serta hukum yang berlaku di Indonesia.
“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka disitulah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” pungkasnya.
