JAKARTA, Myinfo.ID – Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebesar 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari estimasi sekitar 2,85 persen pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan anggaran sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kredibilitas APBN bergantung pada pengelolaan pendapatan dan belanja yang terukur, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Republik Indonesia itu adalah pemerintah yang harus bisa dipercaya oleh semua pihak. Dipercaya oleh rakyatnya, dipercaya oleh komunitas internasional. APBN sebagai alatnya juga harus bisa dipercaya,” ujar Menteri Keuangan dalam sesi wawancara bersama Retno Pinasti beberapa waktu yang lalu di Gedung AA Maramis, Jakarta.
Menurut Suahasil, belanja negara tetap perlu mendukung pelayanan publik, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Namun, penggunaannya harus efisien dan tidak berlebihan.
“Terukur, bukan jor-joran, tetapi memang belanja yang dimaksudkan untuk bisa menyentuh kehidupan masyarakat, pelayanan publik harus jalan, operasional pemerintahan cukup efisien, perlindungan sosial harus kita jaga, infrastruktur dasar, infrastruktur perdesaan, infrastruktur sosial harus dibiayai dari APBN,” jelasnya.
Pemerintah merancang APBN 2027 dengan defisit lebih rendah dibandingkan perkiraan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat efisiensi tanpa menghilangkan peran anggaran sebagai penopang program prioritas.
“Untuk APBN 2027, kita mendesain APBN dengan defisit 2,4% dari PDB. Ini adalah pesan dari Bapak Presiden kita. APBN betul-betul dibuat lebih efisien,” ucap sang Bendahara Negara.
