JAKARTA, MyInfo.ID – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti pelaksanaan kebijakan sebagai pekerjaan penting yang perlu diperkuat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski mengapresiasi kemajuan agenda legislasi, ia menilai sejumlah persoalan masih perlu diselesaikan, terutama terkait regulasi turunan undang-undang dan pengelolaan data nasional.
Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dalam acara Dialektika Demokrasi bertema Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat Hingga Kemandirian Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.
Menurut Rieke, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik. Pembangunan juga harus memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“ Maju itu belum tentu ada keadilan dan ada kemakmuran,” ujarnya.
Ia menegaskan, arah pembangunan nasional harus sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita-cita mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Rieke menilai keterlambatan penyusunan aturan pelaksana dapat menghambat penerapan kebijakan yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Sejumlah bidang yang menjadi perhatiannya antara lain Satu Data Indonesia, reforma agraria, dan perlindungan ketenagakerjaan.
Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut, visi pembangunan presiden membutuhkan perangkat hukum yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif. Karena itu, penyelesaian regulasi turunan perlu dipercepat.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi berbagai instrumen hukum, termasuk peraturan presiden dan instruksi presiden, agar tidak terjadi pertentangan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, Rieke menyebut DPR memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain persoalan regulasi, Rieke menyoroti pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan. Data nasional, menurut dia, harus mampu menggambarkan kondisi sekaligus potensi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik,” katanya.
