Yanuar juga meminta Wisnu terbuka mengenai kondisi sebenarnya dan tidak memberikan penjelasan yang dinilai meremehkan pertanyaan publik.
DPR turut mempertanyakan masa jabatan Wisnu yang telah hampir tiga tahun sebagai Kalapas Cibinong. Dalam forum tersebut, alasan tidak mengetahui keberadaan fasilitas yang berada di rumah dinas juga menjadi perhatian anggota dewan.
Selain soal pemindahan barang, Komisi XIII mempertanyakan tidak adanya CCTV di area rumah dinas yang menjadi lokasi temuan fasilitas mewah.
Kamera pengawas dinilai penting untuk memantau aktivitas orang maupun barang yang keluar-masuk kawasan tersebut.
DPR juga menyoroti ketidakhadiran Kasi Kamtib yang disebut bertanggung jawab atas rumah dinas tersebut. Wisnu menjelaskan bawahannya tidak dapat hadir karena sakit, tetapi belum menyertakan surat keterangan dokter.
Kasus Lapas Cibinong kemudian didorong menjadi momentum evaluasi pengelolaan lembaga pemasyarakatan. DPR meminta kementerian terkait bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan pembenahan tata kelola agar pengawasan dan transparansi di lingkungan lapas semakin kuat.
