BANYUMAS, MyInfo.ID – Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai dari pembentukan tim teknis hingga penyediaan lahan seluas 67.506 meter persegi untuk Kementerian Sosial.
Komitmen tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Banyumas, Kamis (12/11/2026). Kunjungan ini sekaligus menjadi agenda pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan 2.
Pj Sekretaris Daerah Banyumas, Dedy Noerhasan, yang hadir mewakili Bupati Banyumas, mengatakan Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan.
“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang bermutu, sejalan dengan upaya kami mewujudkan Banyumas PAS (Produktif, Adil, dan Sejahtera) dan memutus mata rantai kemiskinan,” ungkapnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemkab Banyumas telah membentuk tim teknis pengelolaan Sekolah Rakyat yang terdiri dari enam subsatgas. Tim tersebut menangani bidang sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen siswa, kurikulum, penganggaran, serta komunikasi publik.
Selain itu, pemerintah daerah telah menerbitkan izin pendirian dan menyerahkan Sekolah Rakyat Menengah Pertama ke-13 di Banyumas. Pemkab juga menetapkan proses transisi menuju sekolah permanen serta menghibahkan lahan kepada Kementerian Sosial.
“Pemerintah Kabupaten Banyumas berperan membentuk tim teknis pengelolaan Sekolah Rakyat dengan 6 subsatgas, yakni sarana prasarana, guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen siswa, kurikulum, penganggaran, dan komunikasi publik. Selain itu, kami juga menerbitkan izin pendirian dan menyerahkan Sekolah Rakyat Menengah Pertama ke-13 di Banyumas, menetapkan transisi menuju sekolah permanen, serta menghibahkan lahan seluas 67.506 m² kepada Kementerian Sosial,” terangnya.
Pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas menampung 340 siswa dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas.
Jumlah tersebut termasuk 44 siswa titipan dari Kabupaten Kebumen dan 49 siswa dari sekolah rintisan di Sentra Satria.
Kegiatan pendidikan tidak hanya mencakup pembelajaran akademik. Para siswa juga mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, seperti sains, olahraga, kepemimpinan keagamaan, dan lingkungan.
Sekolah juga memberikan pembinaan keterampilan vokasional melalui kegiatan tata boga, batik ecoprint, kerajinan tangan, hingga hidroponik.
Meski demikian, penyelenggaraan sekolah masih menghadapi sejumlah kendala. Kepala Sentra Satria Baturraden, Darmanto, menyebut kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, sumber belajar, serta fasilitas pendukung asrama masih perlu diperhatikan.
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti kesiapan sistem pendampingan siswa. Menurutnya, guru, wali asuh, dan wali asrama perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
Ia juga menekankan perlunya satuan tugas serta fasilitas pengaduan yang mudah diakses siswa sebagai bagian dari upaya mencegah dan menangani perundungan.
“Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kesiapan sistem secara internal, bagaimana para guru, kemudian wali asuh, dan wali asrama, semuanya bisa bekerja sama. Jadi saya kira ini yang penting untuk dilakukan,” ujarnya.
Atalia turut mengapresiasi keterbukaan pihak sekolah dalam menerima masukan untuk pengembangan program. Sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi, menurutnya, dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.
Pemkab Banyumas berharap hasil kunjungan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kerja sama pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan terus diperkuat agar siswa memperoleh pendidikan yang mendukung kemandirian dan prestasi mereka.
