Suahasil menjelaskan, efisiensi tidak dilakukan secara mendadak hanya ketika penerimaan negara berfluktuasi. Pengendalian belanja dijalankan sepanjang tahun anggaran dengan tetap menjaga pelaksanaan program prioritas nasional di delapan bidang utama.
Salah satu contohnya adalah program Badan Gizi Nasional (BGN), yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengurangi mutu layanan dan ketepatan sasaran. Anggaran Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan juga diharapkan dikelola dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, pemerintah menerapkan diversifikasi portofolio surat utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Suahasil juga menilai penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, seperti Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR), sebagai salah satu cara melibatkan masyarakat dalam pembiayaan negara. Pembayaran imbal hasil instrumen tersebut kembali kepada investor domestik yang memilikinya.
Strategi pembiayaan ini menjadi bagian dari pengelolaan APBN, di samping upaya menjaga efisiensi belanja dan penerimaan negara.
Selain menjaga kesehatan fiskal, Suahasil menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan, kata dia, akan terus memperkuat program integritas di setiap kantor pelayanan.
“Kita tidak akan memberi ruang kepada pencederaan integritas, korupsi, dan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Pemerintah berharap pengelolaan anggaran yang efisien, pembiayaan yang terdiversifikasi, dan pengawasan integritas dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap APBN.
