Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum informasi mengenai mekanisme pemblokiran tersebut diketahui secara utuh.
Menurut Andre, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki standar tata kelola yang harus dijalankan dalam setiap pengambilan keputusan.
“Bank-bank selalu melaksanakan good corporate governance, jadi tidak mungkin keputusan, apalagi pemblokiran, itu dilakukan sepihak,” ujarnya.
Pemblokiran rekening AMPB menjadi perhatian karena dana di dalam rekening Supriyono disebut tidak hanya berasal dari uang pribadinya. Rekening tersebut juga digunakan untuk menampung donasi masyarakat yang dikumpulkan untuk mendukung kebutuhan peserta aksi.
Rekening itu dilaporkan diblokir pada Jumat (21/8/2026), beberapa hari sebelum aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026.
AMPB merupakan salah satu kelompok masyarakat Pati yang berencana mengirimkan massa ke Jakarta untuk mengikuti aksi tersebut.
Dana yang tersimpan di rekening disebut mencapai sekitar Rp80,9 juta. Uang tersebut rencananya digunakan untuk berbagai kebutuhan peserta aksi, mulai dari konsumsi, logistik hingga akomodasi selama berada di Jakarta.
Pemblokiran rekening kemudian membuat persiapan keberangkatan dan pemenuhan kebutuhan peserta aksi menjadi terganggu.
Supriyono sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan massa setelah rekening tersebut tidak dapat digunakan.
