News  

Dasco Sebut 80 Persen Aspirasi Warga Pati Masuk UU Perampasan Aset

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Parlementaria
banner 120x600

JAKARTA, MyInfo.ID – Aspirasi Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, disebut ikut mewarnai pembentukan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, sekitar 80 persen masukan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah terakomodasi dalam regulasi tersebut.

Menurut Dasco, partisipasi masyarakat Pati menjadi salah satu dorongan bagi DPR RI dalam memperjuangkan aturan yang diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian akibat tindak kejahatan.

Pernyataan itu disampaikan Dasco setelah menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama perwakilan AMPB di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dasco mengapresiasi masukan masyarakat Pati yang dinilai turut memberikan semangat dalam mendorong pembentukan UU Perampasan Aset.

“Kami menerima rombongan dari Pati. Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena pencanangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Dan mereka mengapresiasi karena 80 persen dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodasi di undang-undang,” ujar Dasco.

Pimpinan DPR RI yang juga Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menjelaskan, UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk menindaklanjuti kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada aset yang diduga berkaitan dengan kejahatan.

Dasco menilai aturan tersebut penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok kecil yang kerap menjadi korban kejahatan bermodus penipuan.

Ia mencontohkan kasus korupsi, investasi bodong, penipuan biro perjalanan umrah, hingga perjudian online. Menurutnya, mekanisme perampasan aset diharapkan tetap dapat dijalankan meskipun pelaku kejahatan melarikan diri.

“Kalau misalnya koruptor lari itu harta benda tetap bisa dirampas. Lalu kemudian beberapa kejahatan selain tindak pidana korupsi yang biasanya kemudian memakan korban rakyat kecil, seperti kadang-kadang ditipu oleh travel umrah atau investasi bodong. Bahkan bandar judi online pun hartanya bisa dirampas,” jelasnya.

Dasco berharap penerapan UU Perampasan Aset nantinya tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku kejahatan. Regulasi tersebut juga diharapkan membuka jalan bagi pemulihan kerugian materiil yang dialami para korban melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jadi kalau nanti ada investasi bodong, travel umrah bodong misalnya, itu penegakan hukumnya langsung dilakukan dan hartanya dirampas untuk kemudian langsung diganti kepada rakyat kecil yang biasanya menjadi korban,” ungkap Dasco.

Dengan adanya regulasi tersebut, DPR berharap upaya penegakan hukum dapat memberikan manfaat lebih luas, terutama dalam melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan yang menyebabkan kerugian finansial.

Related Images:

Follow WhatsApp Channel My Info untuk update berita terkini setiap hari! Follow