PURWOKERTO, MyInfo.ID – Gugatan perdata yang diajukan seorang pensiunan bernama Mulyono terhadap Nurma Handika Sari alias Dika di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto memasuki tahap akhir.
Perkara ini menarik perhatian karena penggugat meminta pembatalan perjanjian kredit dengan bank, meskipun pihak yang telah dinyatakan bersalah melakukan penipuan adalah Dika.
Kasus tersebut bermula pada 14 April 2025 saat Mulyono memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri Taspen. Dua hari berselang, Mulyono menyerahkan uang Rp275 juta kepada Dika, pemilik restoran Kedai Tuas. Penyerahan uang itu dilakukan setelah Dika menjanjikan akan mengurus pembatalan kredit pensiun tersebut.
Namun, janji itu tidak pernah terealisasi. Mulyono kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Dika dengan tuduhan wanprestasi atau ingkar janji.
Dalam gugatan tersebut, Mulyono juga meminta agar perjanjian kredit antara dirinya dan Bank Mandiri Taspen dibatalkan. Padahal, hubungan hukum dalam perjanjian kredit itu berlangsung antara Mulyono dan pihak bank, bukan dengan Dika.
Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Mulyono mengakui bahwa perjanjian kredit dengan bank telah dibuat sesuai ketentuan dan tidak bertentangan dengan kepatutan. Dana kredit yang telah dicairkan itu juga digunakan untuk kepentingan pribadi, yakni sebagai modal pembangunan rumah kontrakan.
Perkara perdata ini memiliki keterkaitan dengan proses pidana yang menjerat Dika. Pada Oktober 2026, majelis hakim PN Purwokerto menyatakan Dika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana milik sejumlah pensiunan.
Atas perbuatannya, Dika dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan serta diwajibkan membayar kerugian para korban.
Dalam putusan pidana tersebut, majelis hakim juga menyatakan Bank Mandiri Taspen tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan mantan karyawannya itu. Proses verifikasi kredit dinyatakan telah berjalan sesuai ketentuan, tanpa ditemukan malapraktik administrasi maupun cacat prosedur.
Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen, Jeffry MH, menilai gugatan pembatalan kredit tersebut mengandung persoalan dalam konstruksi hukum. Menurut dia, terdapat ketidaksesuaian antara dasar atau uraian gugatan (posita) dengan tuntutan yang diminta penggugat (petitum).
