PURWOKERTO, MyInfo.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas memastikan pelayanan jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) tetap berlangsung hingga akhir 2026. Kepastian tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat menyusul evaluasi kepesertaan UHC, terutama bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan kepastian itu dalam konferensi pers mengenai pelayanan kesehatan di Aula Joko Kahiman, Jumat (6/11/2026). Dia mengatakan, pemerintah mengevaluasi UHC untuk memastikan program jaminan kesehatan daerah berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
Menindaklanjuti berbagai masukan dan kritik masyarakat, Pemkab Banyumas telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp3.146.694.600 untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Sebagian kebutuhan pembiayaan tersebut melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026.
“Anggaran tambahan untuk memenuhi belanja iuran jaminan kesehatan sudah kami siapkan. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya,” kata Sadewo.
Selain menyiapkan pembiayaan, Pemkab Banyumas juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyelesaikan persoalan ketidaktepatan data kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh terhadap status kepesertaan jaminan kesehatan.
Dalam koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta, dibahas persoalan pengelompokan masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan. Persoalan tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpastian kepesertaan UHC bagi sebagian warga.
Kementerian Sosial mengakui masih terdapat ketidaksesuaian data dalam pengelompokan desil 1 hingga 10. Saat ini, pemerintah tengah melakukan evaluasi menggunakan aplikasi PERLINSOS yang mengintegrasikan data dari berbagai instansi terkait bantuan sosial.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara, ditemukan warga kurang mampu yang seharusnya masuk kelompok desil 1-4 justru tercatat pada desil 5-8. Sebaliknya, terdapat pula warga yang masuk kategori berbeda dari kondisi sebenarnya.
“Ketidaksesuaian data ini cukup besar. Margin error-nya mencapai lebih dari 30 persen,” demikian penjelasan terkait hasil evaluasi data tersebut.
Setelah pembenahan data selesai, pemerintah pusat tengah menyiapkan pembagian tanggung jawab pembiayaan iuran UHC berdasarkan kelompok kesejahteraan masyarakat.
Dalam skema yang direncanakan, peserta desil 1-4 akan dibiayai melalui APBN. Sementara itu, pembiayaan peserta desil 5 dan 6 menjadi tanggung jawab APBD kabupaten/kota, sedangkan desil 7 dan 8 direncanakan ditanggung APBD provinsi.
Penerapan skema tersebut nantinya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing daerah agar pembiayaan jaminan kesehatan tidak membebani fiskal daerah secara berlebihan.
Pembahasan mengenai kebutuhan pembiayaan juga dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Banyumas bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes KB), serta BPJS Kesehatan Purwokerto.
Untuk menjamin keberlanjutan program pada tahun berikutnya, Pemkab Banyumas juga telah memproyeksikan anggaran bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 pada 2027 sebesar Rp90.633.460.400.
Sadewo memastikan evaluasi yang sedang berlangsung tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat hingga Desember 2026. Skema pelayanan tetap mengacu pada kebijakan UHC Non Cut Off sehingga warga tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus menunggu periode pendaftaran tertentu.
“Anggaran tahun ini sudah disiapkan sehingga pelaksanaan evaluasi UHC sampai Desember 2026 tidak ada masalah. Pelaksanaannya tetap seperti UHC Non Cut Off dan program ini akan berlanjut pada 2027,” ujar Sadewo.
