SEMARANG, MyInfo.ID – Praktik penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi di Jawa Tengah terbongkar setelah Polda Jateng mengungkap puluhan kasus dalam kurun waktu satu bulan. Sebanyak 79 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam 59 perkara penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal.
Pengungkapan yang berlangsung pada 14 Oktober hingga 13 November 2026 itu diperkirakan menyelamatkan kekayaan negara senilai Rp50.078.766.928.
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan hasil operasi tersebut dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Dari total kasus, 46 perkara berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang melibatkan 61 tersangka. Polisi menyita 67 kendaraan serta 63.219 liter solar dan Pertalite.
Pelaku menggunakan sejumlah cara untuk mengakali penyaluran subsidi. Di antaranya membeli BBM berulang kali di beberapa SPBU, mengganti nomor polisi kendaraan, memanfaatkan QR code berbeda, hingga memodifikasi tangki untuk menampung lebih banyak bahan bakar.
BBM yang terkumpul kemudian dipindahkan ke jeriken atau drum sebelum dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Roy.
Selain penyelewengan BBM, polisi mengungkap enam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan 10 tersangka. Sebanyak 1.163 tabung LPG berbagai ukuran turut diamankan.
Modusnya, pelaku memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi.
Gas hasil pemindahan tersebut kemudian dijual kembali dengan memanfaatkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan.
Polisi juga membongkar tujuh kasus pertambangan ilegal dengan delapan tersangka di Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal. Barang bukti yang disita meliputi 14 dump truck dan 10 alat berat.
Aktivitas tambang tersebut mencakup penggalian tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin, termasuk penambangan yang tetap beroperasi setelah izin produksi berakhir.
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan pengawasan distribusi membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, dan masyarakat.
“Subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran,” ujar Subhan.
Sebagai bagian dari pengawasan internal, Pertamina telah memberikan sanksi kepada 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG hingga 31 Oktober 2026.
Di sisi lain, Pertamina memastikan pasokan energi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap aman. Ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali, sedangkan LPG tiga kali konsumsi normal harian.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo menjelaskan, sistem transaksi di SPBU memungkinkan penelusuran pembelian berdasarkan nomor polisi kendaraan.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.
Lebih lanjut, Kapolda Jateng menegaskan kepolisian akan menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan yang menggunakan atau menerima keuntungan dari BBM dan LPG subsidi hasil penyalahgunaan.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.
Untuk kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda Rp60 miliar.
Sementara itu, perkara pertambangan ilegal dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
