PALU, MyInfo.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membenahi tata kelola ekonomi agar kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menetapkan minimal 70 persen hasil pengelolaan pertambangan harus dinikmati negara.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menilai kekayaan mineral dan sumber daya alam Indonesia telah lama menarik kepentingan bangsa lain. Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Presiden.
Ia juga menyoroti hasil pengelolaan sumber daya alam yang dibawa ke luar negeri, sementara manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat Indonesia.
“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegas Presiden.
Prabowo mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola yang dianggap keliru, termasuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan yang menghambat penyelamatan kekayaan negara.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.
Ia juga meminta para pemimpin politik berani mengoreksi penyimpangan dalam sistem pemerintahan. Menurutnya, pembenahan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.
“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujar Presiden.
Prabowo menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional harus berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Presiden.
Sebagai langkah konkret, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar memastikan pengelolaan izin pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Presiden.
Selain sektor pertambangan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah manipulasi laporan jumlah komoditas yang dikirim ke luar negeri.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Presiden Prabowo.
