Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen, Jeffry MH, menjelaskan bahwa bank menjalankan beberapa tahapan pemberian kredit, mulai dari asesmen, verifikasi data, hingga konfirmasi kepada calon debitur.
Menurutnya, perjanjian kredit tetap mengikat secara hukum selama pengadilan tidak membuktikan keterlibatan bank dalam tindak pidana atau pemalsuan dokumen.
Jeffry merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Ia menyebut perjanjian kredit tetap mengikat karena pihak bank tidak melakukan paksaan maupun kekhilafan saat proses akad.
Ia juga menegaskan, pihak terkait harus mengikuti mekanisme hukum yang jelas saat membatalkan kewajiban kredit agar tidak memicu masalah baru antara debitur dan bank.
“Jika setiap korban penipuan dapat membatalkan kewajiban kreditnya di bank, maka asas kepastian hukum dalam pacta sunt servanda akan runtuh. Implikasinya, risiko kredit di perbankan akan melonjak drastis, yang dapat berimplikasi lebih luas lagi,” kata Jeffry.
Menurut dia, korban dapat menuntut ganti kerugian melalui mekanisme yang tercantum dalam putusan pidana. Selain itu, korban juga dapat mempertimbangkan upaya hukum perdata terhadap aset terdakwa apabila terdapat dasar hukum yang memenuhi syarat.
Dengan demikian, aparat penegak hukum perlu menyelesaikan perkara pidana Dika dan kewajiban kredit korban secara terpisah berdasarkan hubungan hukum serta bukti masing-masing pihak.
