Para korban juga menghadapi persoalan kredit perbankan di tengah proses hukum tersebut. Sejumlah pihak sebelumnya mendorong pembatalan kewajiban kredit para korban.
Pengamat hukum Sri Wityasno menilai kreditur dan debitur memiliki hubungan hukum yang berbeda dari perkara pidana terdakwa Dika.
Menurut dia, nasabah dan bank tetap terikat perjanjian kredit meski pihak lain melakukan tindak pidana..
“Perjanjian kredit antara nasabah dan bank mengikat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seluruh dokumen ditandatangani secara sadar oleh para nasabah setelah melalui sejumlah tahapan dan verifikasi. Bank telah menjalankan kewajibannya menyalurkan dana kredit sesuai prosedur resmi,” kata Sri.
Ia menjelaskan, Dika diduga menipu atau menggelapkan dana, sedangkan nasabah dan bank terikat dalam perjanjian kredit yang terpisah.
“Hubungan hukum pertama adalah perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak bank. Hubungan kedua adalah dugaan penipuan investasi atau penggelapan dana pribadi antara nasabah dengan terdakwa Dika. Kedua hubungan hukum ini tidak bisa dicampuradukkan,” ujarnya.
Menurut Sri, pihak terkait tidak dapat membatalkan atau menghapus kewajiban kredit secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Ia menyebut setiap pihak perlu menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme hukum sesuai hubungan hukumnya masing-masing.
