JAKARTA, MyInfo.ID – Komisi VI DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi proses rekrutmen pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Keterlibatan masyarakat desa disebut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah laporan dari berbagai daerah mengenai proses perekrutan pengelola koperasi yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang kepada warga setempat.
“Banyak keluhan yang kami terima dari desa-desa. Ada masyarakat yang sudah mendaftar tetapi ternyata tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen. Ini menjadi perhatian kami,” ujar Adisatrya saat di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6).
Menurutnya, keberadaan KDKMP tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat di tingkat desa. Karena itu, warga lokal harus menjadi prioritas dalam pengelolaan koperasi agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan program.
“Kalau masyarakat lokal kurang dilibatkan, maka semangat membangun koperasinya juga tidak akan maksimal. Padahal koperasi itu kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi masyarakat desa harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan program Koperasi Merah Putih melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Koperasi sebagai sektor utama, terdapat sejumlah instansi lain yang berperan dalam penguatan kelembagaan maupun penyediaan sumber daya manusia.
