“Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” ujar Bimo.
Menurut DJP, pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara otoritas pajak dengan wajib pajak besar.
Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki mandat menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina menilai kepatuhan pajak merupakan bagian penting dari penerapan good corporate governance.
Perusahaan memandang pembayaran pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam tiga tahun terakhir, Pertamina tercatat telah memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp1.188 triliun. Nilai tersebut berasal dari pembayaran pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta berbagai kewajiban fiskal lainnya.
Partisipasi Pertamina dalam program Co-operative Compliance merupakan kelanjutan dari transformasi sistem perpajakan perusahaan yang telah dimulai sejak penandatanganan kerja sama integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak pada 2019.
Sejak saat itu, perusahaan terus mengembangkan pengelolaan perpajakan melalui penerapan Tax Control Framework, harmonisasi sistem dengan Coretax, serta integrasi proses perpajakan ke dalam berbagai platform digital perusahaan.
Mega berharap kolaborasi tersebut semakin memperkuat hubungan antara DJP dan wajib pajak melalui pemanfaatan data yang terintegrasi.
Menurutnya, langkah tersebut akan mendukung terciptanya sistem perpajakan nasional yang semakin modern, transparan, dan berbasis teknologi digital.
