JAKARTA, MyInfo.ID – PT Pertamina (Persero) menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang dipercaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menguji penerapan Co-operative Compliance, sebuah sistem kepatuhan perpajakan berbasis kolaborasi yang mengedepankan transparansi, integrasi data, dan kepercayaan antara pemerintah dengan wajib pajak.
Program tersebut merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan nasional yang bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan kepatuhan, sekaligus memanfaatkan teknologi digital melalui Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan.
Kepercayaan yang diberikan DJP menempatkan Pertamina sebagai perusahaan pertama yang menjadi pilot project implementasi Tax Control Framework dan integrasi data perpajakan di Indonesia.
Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria, mengatakan penunjukan tersebut menjadi tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan komitmen tinggi.
“Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab yang kami jalankan dengan penuh komitmen. Bagi Pertamina, kolaborasi ini bukan sekadar penguatan sistem perpajakan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola di seluruh Pertamina Group dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan,” ujar Mega saat Kick Off Uji Coba Program Co-operative Compliance bersama Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (13/7).
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung reformasi perpajakan sekaligus memperkuat sistem tata kelola perusahaan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengapresiasi kesediaan Pertamina menjadi perusahaan pertama yang mengikuti uji coba program tersebut.
Ia menjelaskan, penerapan Tax Control Framework yang dipadukan dengan integrasi data memungkinkan potensi risiko perpajakan teridentifikasi sejak dini.
