Selain bekerja, para penerima manfaat juga akan didorong menjadi anggota koperasi. Artinya, mereka berpeluang mendapatkan tambahan penghasilan dari sisa hasil usaha (SHU).
“Semua ini tentu akan kembali kepada para penerima manfaat, karena setiap akhir tahun nanti akan mendapatkan bagian sisa hasil usaha, jadi anggap saja ini adalah bentuk tabungan dari para penerima manfaat, yang kemudian pada akhirnya juga diterima oleh para penerima manfaat,” jelas Gus Ipul.
Langkah ini dinilai sebagai model pemberdayaan berkelanjutan, karena penerima manfaat tidak hanya memperoleh penghasilan rutin, tetapi juga keuntungan jangka panjang.
Ferry berharap program ini mampu mendorong masyarakat keluar dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1 dan 2).
“Harapannya nanti setelah jadi anggota Koperasi, mereka bisa mendapatkan sisa hasil usaha yang akan menambah pendapatan, sehingga mereka nanti diharapkan bisa keluar dari kelompok di Desil 1 dan Desil 2,” kata Ferry.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menambahkan, saat ini pemerintah masih menyusun skema pekerjaan yang akan tersedia di koperasi.
“Sedang kita skemakan, yang pasti nanti ada driver, tentu saja karena ada mobil dan lain sebagainya, ada satpam, ada penjaga gudangnya dan lain sebagainya, ini masih proses pematangan,” kata Farida.
Sinergi Kemensos dan Kemenkop ini menjadi sinyal kuat perubahan paradigma kebijakan sosial pemerintah. Bansos tidak lagi berhenti pada bantuan konsumtif, tetapi diarahkan menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi.
Dengan model koperasi berbasis desa, pemerintah berharap tercipta ekosistem ekonomi lokal yang kuat, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
