PURWOKERTO, MyInfo.ID – Pemerintah berencana menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kelompok kesejahteraan desil 1 hingga 8 mulai 2027. Pembiayaan akan dibagi antara pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan provinsi berdasarkan kelompok desil penerima.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, iuran masyarakat desil 1-4 akan dibayar melalui APBN. Sementara desil 5-6 menjadi tanggungan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan desil 7-8 dibiayai pemerintah provinsi.
“Desil 1 sampai 8 semuanya dibantu oleh pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Minggu (1/11/2026) malam.
Rencana tersebut ditargetkan berlaku pada 2027. Namun, pemerintah masih melakukan simulasi dan pembaruan data agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Pembahasan telah dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Keuangan, serta dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul menyebut ketepatan data sebagai faktor penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Untuk itu, pemerintah memperkuat Sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos).
“Program-program pemerintah bergantung pada data yang akurat. Kalau kita mau memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat miskin serta anak-anak terlantar, maka harus dimulai dengan data yang akurat,” ujarnya.
Pemutakhiran data melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BPS, perangkat desa, hingga pengurus RT/RW. BPS bertugas melakukan verifikasi dan validasi, sedangkan unsur pemerintah daerah membantu mencocokkan data dengan kondisi masyarakat.
Perlinsos telah diuji coba di Banyuwangi pada 2025 dan mulai diterapkan secara nasional pada 2026. Sistem ini memanfaatkan data nama dan alamat, pengenalan wajah atau biometrik, serta teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan basis data pemerintah.
