JAKARTA, MyInfo.ID – Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan Indonesia tidak melanggar kontrak dalam kebijakan pengurangan ekspor gas ke Singapura. Menurutnya, pemangkasan pasokan dilakukan untuk mengamankan kebutuhan energi dalam negeri, terutama bagi PLN dan sektor industri.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026). Ia juga mengingatkan pentingnya sikap saling menghormati dalam kerja sama antarnegara.
“Jadi jangan ajarin Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. Indonesia ini terlalu baik. Terlalu baik. Menghargai kontrak, tapi hargai juga dong hubungan bersama antarnegara. Harus sama-sama menghargai,” lanjut Bahlil.
Bahlil menjelaskan, ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura melalui jaringan pipa dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 juta standar kaki kubik per hari. Dari total tersebut, pemerintah mengurangi pasokan sebesar 31 MMBTUD atau sekitar 8 persen.
“31 MM yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan pemangkasan tersebut belum melanggar perjanjian yang berlaku. Menurutnya, pelanggaran kontrak baru terjadi jika pengurangan mencapai 10 persen.
“Dan kita baru sekitar 8%, terkecuali kita potong 10%, nah itu baru kita melanggar kontrak,” katanya.
Pengurangan ekspor dilakukan di tengah penurunan produksi sejumlah sumur gas akibat pemeliharaan atau shutdown. Pemerintah memilih mengutamakan pasokan untuk kebutuhan listrik dan industri nasional.
