“Untuk pembatalan kredit, prosedur yang harus dilalui tentu harus sesuai ketentuan. Pembatalan kredit bukan menjadi kewenangan OJK karena ini merupakan persoalan perdata antara nasabah dengan pihak bank. Nantinya, apabila ditempuh melalui pengadilan, pengadilan yang akan memutuskan,” jelas Dinavia.
Meski demikian, OJK tetap memproses pengaduan yang masuk dan berkoordinasi dengan OJK pusat untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut.
Dinavia menjelaskan, pengawasan terhadap industri jasa keuangan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan laporan yang diterima dan pemeriksaan langsung terhadap lembaga jasa keuangan.
Dalam proses tersebut, OJK turut mencermati aspek kehati-hatian perbankan (prudential), termasuk transaksi, mutasi rekening, pelaporan, serta pelaksanaan pengawasan internal bank.
Menurut dia, setiap bank memiliki sistem pengawasan internal yang mencakup manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal. Fungsi tersebut bertanggung jawab memastikan operasional bank berjalan sesuai ketentuan, termasuk pada seluruh jaringan kantor.
OJK Purwokerto, lanjut Dinavia, akan terus berkoordinasi dengan OJK pusat dan mendalami pengaduan para nasabah sesuai kewenangan pengawasan yang dimiliki.
