Ia menyampaikan dua tuntutan utama kepada OJK. Pertama, meminta pemblokiran rekening yang selama ini menjadi sarana pemotongan angsuran. Kedua, meminta penghentian atau pemutihan kredit agar para nasabah dapat kembali menjalani kehidupan secara normal sebagai pensiunan.
Berdasarkan data pengaduan yang diterima Klinik Hukum Peradi SAI hingga 9 November 2026, tercatat 165 nasabah telah mengadukan persoalan tersebut. Dua orang di antaranya telah meninggal dunia.
Djoko memperkirakan total kerugian yang dilaporkan para nasabah mendekati Rp49 miliar. Angka tersebut berdasarkan penghitungan manual yang dilakukan pihaknya.
“Kurang lebih total nilai kerugian hampir di angka Rp49 miliar, berdasarkan penghitungan manual yang sudah kami lakukan,” ujarnya.
Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari, membenarkan pihaknya telah menerima audiensi para nasabah bersama kuasa hukum. OJK juga telah menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan dengan melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait.
Dinavia menjelaskan, pembatalan kredit bukan merupakan kewenangan OJK karena berkaitan dengan hubungan hukum perdata antara nasabah dan bank. Jika terdapat sengketa mengenai pembatalan kredit, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum, termasuk pengadilan.
