Menurut dia, pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri keterangan korban, aliran dana, komunikasi, kronologi kejadian, hingga pola transaksi dan keterlibatan pihak-pihak yang diduga terkait.
Perwakilan nasabah lainnya, Bhima Nugraha, meminta OJK mengevaluasi penanganan pengaduan di tingkat daerah. Ia menilai jawaban yang diterima sejumlah korban terkesan seragam dan menyerupai penjelasan dari pihak bank yang sedang dipersoalkan.
Nasabah juga meminta keterbukaan mengenai tindak lanjut setiap pengaduan, termasuk independensi pemeriksaan serta kemungkinan adanya kendala koordinasi atau potensi konflik kepentingan.
Sementara itu, Prihartono meminta adanya keselarasan penanganan antara OJK pusat dan daerah. Menurut dia, apabila OJK pusat telah menemukan indikasi dugaan tindak pidana di sektor perbankan, tindak lanjut di daerah semestinya berjalan searah.
Para nasabah menyatakan siap menyerahkan data, dokumen, kronologi, dan informasi lain untuk membantu proses pemeriksaan dan pengungkapan perkara.
Mereka juga menuntut pemulihan kerugian, termasuk pengembalian dana serta penyelesaian pemotongan angsuran yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut. Kejelasan status kredit dan penghentian angsuran juga menjadi tuntutan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya tindak pidana atau penyimpangan yang merugikan nasabah.
