Selain itu, mereka juga menyinggung kehadiran sejumlah tokoh politik dalam kegiatan yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa, termasuk keterlibatan dalam forum Dialog Nasional Kebangsaan yang dijadwalkan berlangsung di Bandung pada 18 Juni 2026.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada 18 Juni 2026 mendatang bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” tambahnya.
BEM Fakultas Bersatu turut mengkritik munculnya narasi krisis yang dinilai tidak didasarkan pada data yang utuh dan objektif.
Menurut mereka, penyebaran narasi semacam itu berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu penting lainnya, termasuk upaya pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung.
Mereka juga menyoroti adanya dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak eksternal. Dalam pernyataannya, Rahmat menyebut beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), termasuk dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), telah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.
Sebagai bagian dari sikap organisasi, BEM Fakultas Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak agar gerakan mahasiswa terbebas dari pendanaan, fasilitas, maupun intervensi politik praktis.
Kedua, mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan syarat tata kelola program diperbaiki agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Ketiga, mendukung pengusutan kasus korupsi secara menyeluruh tanpa pandang bulu serta mengajak mahasiswa untuk mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
Di akhir pernyataannya, Rahmat menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap merupakan hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Namun, ia mengingatkan agar gerakan sosial tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik pribadi.
“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini tidak melarang mahasiswa, pemuda, atau masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Akan tetapi, yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
BEM Fakultas Bersatu menyatakan akan terus menjaga independensi gerakan mahasiswa agar tetap menjadi ruang perjuangan yang berpihak kepada rakyat serta bebas dari pengaruh kepentingan politik praktis.
