JAKARTA, MyInfo.ID – Pemerintah mempercepat transformasi digital nasional sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Salah satu langkah strategis yang kini tengah berjalan adalah integrasi sistem GovTech yang ditargetkan menjadi tulang punggung layanan publik berbasis data dan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan perkembangan tersebut usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, sekitar 80 persen sistem GovTech pemerintah saat ini telah berhasil terhubung. Bahkan sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama telah mulai terintegrasi dalam satu platform nasional yang didukung teknologi AI.
“Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Govtec ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujar Luhut.
Integrasi tersebut dinilai akan membawa perubahan besar dalam pengelolaan data pemerintahan, termasuk mempercepat layanan publik dan meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan berbasis data.
UMKM Masuk Sistem, Basis Pajak Diproyeksikan Meningkat
Selain memperkuat layanan publik, pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan GovTech untuk memperluas pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Luhut menjelaskan, seluruh data nantinya akan terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, jutaan UMKM dapat lebih mudah terdata dan masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal.
“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di kementerian keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan Govtec masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” imbuh Luhut.
Pemerintah meyakini langkah tersebut tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membuka peluang lahirnya UMKM baru dan memperluas lapangan pekerjaan.
Uji Coba di 42 Daerah, Siap Diterapkan Nasional
Pengembangan GovTech dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang telah lebih dulu digunakan pemerintah, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara. Menariknya, sistem tersebut dikembangkan oleh talenta digital dalam negeri.
