JAKARTA, MyInfo.ID – Pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2027, yakni di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Demi memuluskan ambisi tersebut, Kementerian Keuangan bersiap menggenjot peran pemerintah daerah sebagai motor penggerak utama, salah satunya dengan menyiapkan suntikan ruang fiskal tambahan mulai dari Rp40 triliun hingga berpotensi menyentuh Rp90 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) menegaskan, langkah berani ini diambil di tengah performa ekonomi domestik yang terbukti tangguh menghadapi gejolak global. Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di angka 5,61 persen dengan inflasi yang relatif aman di level 3,08 persen. Selain itu, tren positif juga terlihat dari surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, serta ekspansi kredit perbankan yang melesat hampir 12 persen per Mei 2026.
“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Namun ke depan, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, kita akan mengaktifkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi, baik di pusat maupun di daerah,” tegas Menkeu dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (23/6/2026).
Melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, pemerintah pusat berkomitmen mengubah arah strategi. Pembangunan tidak lagi hanya bertumpu pada proyek-proyek skala nasional, melainkan bergeser pada penguatan fondasi ekonomi di tingkat regional agar kemakmuran berjalan lebih merata.
Meski menjanjikan kenaikan alokasi dana untuk daerah, Menkeu mengingatkan bahwa pencairan ruang fiskal tambahan tersebut bakal disesuaikan secara dinamis dengan kondisi APBN. Pemerintah emoh kelonggaran anggaran ini justru mencederai disiplin makroekonomi yang sudah terjaga dengan baik.
“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap prudent,” imbuh Menkeu.
Guna memaksimalkan dana segar tersebut, lini strategi daerah akan difokuskan pada tiga ceruk utama: menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, serta menelurkan sumber pembiayaan baru yang lebih kreatif dan inovatif.
Bagi daerah yang masih terseok-seok masalah keterbatasan APBD, pemerintah menyodorkan sekoci penyelamat lewat pemanfaatan skema pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Fasilitas ini memungkinkan kepala daerah mengantongi pinjaman dengan suku bunga miring dan tenor panjang untuk mengeksekusi proyek sarana publik yang mendesak.
