“Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan,” urai Menkeu memberikan solusi konkrit.
Melalui instrumen ini, pemda bisa langsung tancap gas membangun infrastruktur vital seperti gedung sekolah, rumah sakit, jaringan air bersih (SPAM), hingga perbaikan jalan-jalan daerah tanpa perlu menunggu kucuran dana murni dari pusat.
Di samping mempertebal dompet daerah, perbaikan struktural hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) terus dikebut. Pemerintah kini tengah menyempurnakan sistem lewat digitalisasi proses transfer dana ke daerah, penguatan sinergi fiskal, hingga penyusunan KEM-PPKF berbasis regional agar kebijakan yang diambil lebih akurat dan transparan.
Menkeu optimistis, jika sektor riil bergerak dan perbankan mampu menjaga likuiditasnya untuk menyokong penetrasi dunia usaha swasta di daerah, target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen bukan lagi sekadar di atas kertas.
“Kita akan aktifkan semua mesin pertumbuhan ekonomi, pusat, daerah, termasuk sektor riil. Kita pastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan dapat mendekati 6 persen atau bahkan lebih,” kata Menkeu menjanjikan optimisme baru.
Menutup keterangannya, srikandi keuangan ini menggarisbawahi bahwa kemandirian fiskal daerah adalah kunci penting agar pembangunan tidak lagi bersifat Jawa-sentris.
“Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan prudent, tetapi pada saat yang sama memastikan daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat,” pungkasnya.
