News  

Gubernur Jateng Minta Pemkab Cilacap Jaga Pelayanan Publik dan Hentikan Praktik Berpotensi Korupsi

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar dan Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya. Foto: Pemprov Jateng

CILACAP, MyInfo.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa pelayanan publik di Cilacap, Jawa Tengah, harus tetap berjalan normal meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi dinamika internal.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar saat bertemu jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Cilacap, Minggu (15/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan penunjukan Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap.

Iwanuddin menegaskan bahwa situasi pemerintahan daerah tidak boleh berdampak pada layanan dasar kepada masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan seperti biasa.

“Yang paling penting adalah pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu. Urusan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya, harus tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menilai keberlangsungan pelayanan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar masyarakat tidak merasakan dampak dari dinamika politik maupun hukum yang terjadi.

Dalam arahannya, Iwanuddin juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kerja sama dari seluruh unsur, mulai dari pimpinan daerah hingga perangkat di tingkat bawah.

Menurutnya, pemerintahan tidak dapat berjalan hanya mengandalkan satu figur saja.

“Tidak ada Superman, yang ada Super Team. Artinya semua harus bekerja bersama, Forkopimda, OPD, hingga camat, harus solid menjalankan tugas pemerintahan,” tegasnya.

Ia berharap koordinasi antarlembaga di tingkat daerah dapat semakin diperkuat agar roda pemerintahan tetap stabil.

Selain menekankan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengingatkan agar berbagai praktik yang berpotensi memicu persoalan hukum dihentikan.

Related Images:

Follow WhatsApp Channel My Info untuk update berita terkini setiap hari! Follow