Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas Budi Nugroho mengapresiasi pemerintah pusat yang memilih Banyumas sebagai salah satu lokasi piloting digitalisasi bantuan sosial.
Menurut Budi, integrasi data dari berbagai sumber akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam sistem tersebut. Data warga nantinya dapat dicocokkan dengan informasi dari sejumlah lembaga, seperti Samsat, BPN, maupun data terkait status wajib pajak.
“Nanti ada recognize data dari berbagai sumber, baik itu mungkin Samsat, mungkin BPN, mungkin status sebagai wajib pajak, sehingga warga yang nanti betul-betul akan menerima bansos adalah yang betul-betul sudah terverifikasi dengan benar,” jelasnya.
Budi berharap sistem tersebut dapat meminimalkan persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial yang selama ini berpotensi menimbulkan dinamika di masyarakat.
“Sehingga kami Dinkominfo, bersama Dinsos, bersama Dindukcapil, bersama pemerintah kecamatan dan desa, kita juga sudah menyiapkan agen portal Perlinsos sekitar 3.500 untuk membantu dan untuk tugas Dinkominfo terkait keamanan data juga,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama pemerintah pusat kini masih melakukan penyempurnaan sistem, pendataan, serta kesiapan infrastruktur sebelum digitalisasi bantuan sosial diterapkan secara lebih luas pada 2027.
