Kepala Bidang Jaminan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Joko Siswoyo, mengatakan uji coba perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial terus dilakukan di sejumlah wilayah.
“Hari ini, kami memantau di Kecamatan Purwokerto Selatan. Jadi ini adalah uji coba para penerima bansos, itu diregistrasi di Perlinsos bukan aplikasi tapi web. Para penerima bansos juga bisa registrasi mandiri maupun lewat agen yang nanti rencananya di tahun 2027 baru akan diterapkan,” ujarnya.
Menurut Joko, penerapan digitalisasi bantuan sosial nantinya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang terhubung melalui satu portal. Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan verifikasi kondisi sosial dan ekonomi calon penerima bantuan.
“Jadi bisa mendeteksi kekayaan atau harta yang dimiliki oleh para penerima bansos, kira-kira seperti itu,” katanya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap bantuan sosial yang disalurkan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Joko menyebutkan, hingga Senin (17/8/2026), sebanyak 100.361 kepala keluarga (KK) telah teregistrasi dalam sistem dari total 649.343 KK di Kabupaten Banyumas. Jumlah tersebut setara sekitar 15,5 persen.
“Meski demikian, kami akan terus melakukan pendataan,” ujarnya.
