Merespons kendala spesifikasi batu bara tersebut, Bahlil menyatakan pemerintah telah mengintervensi situasi untuk mencairkan sumbatan pasokan agar operasional PLN kembali normal. Namun, sebagai regulator, Kementerian ESDM emoh kecolongan lagi di masa mendatang.
Pemerintah secara resmi membentuk tim gabungan khusus pengadaan batu bara yang melibatkan unsur internal PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Inspektorat Jenderal. Langkah ini diambil agar pengawasan menjadi lebih ketat dan transparan.
“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” tutur Bahlil dengan nada tegas.
“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” sambungnya.
Langkah taktis ini diambil menyusul titah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran kementerian terkait untuk tidak menunda-nunda solusi konkret demi kenyamanan hakiki masyarakat penikmat listrik.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” pungkas Bahlil.
Melalui pemanggilan para pembantu dekatnya ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya bahwa keandalan pasokan listrik, kokohnya ketahanan energi, dan percepatan hilirisasi industri adalah harga mati demi menyokong fondasi industrialisasi Indonesia yang berkelanjutan.
