News  

Rieke Diah Pitaloka Soroti Pelaksanaan UU di Era Prabowo, Singgung Data Nasional dan Keadilan Sosial

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto: Parlementaria
banner 120x600

Rieke menyambut kebijakan Satu Data Indonesia sebagai langkah penting. Namun, ia menilai pelaksanaannya perlu diperkuat melalui percepatan aturan turunan dan perbaikan tata kelola data.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan data strategis negara tidak terpecah-pecah. Koordinasi dan kendali pemerintah atas ekosistem digital dinilai penting untuk mendukung efektivitas pelayanan publik sekaligus menjaga kedaulatan nasional.

Dalam bidang ekonomi kerakyatan, Rieke menilai program Koperasi Desa Merah Putih dan pemenuhan gizi masyarakat memiliki relevansi dengan cita-cita pembangunan nasional. Meski demikian, ia meminta pemerintah memastikan program tersebut berjalan melalui sistem yang terencana, bukan sekadar berorientasi pada pembangunan fisik atau penyaluran bantuan.

“Saya tidak anti kritik, tetapi jangan cuma menjadi tukang kritik tanpa solusi,” ujarnya.

Ia mendorong penguatan sistem pemenuhan gizi yang memperhatikan rantai produksi dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Sementara itu, koperasi perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi ekonomi agar manfaatnya sejalan dengan kepentingan rakyat.

Rieke turut mengingatkan bahwa kebijakan jaminan sosial harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Setiap program, menurut dia, memerlukan landasan regulasi yang jelas dan selaras dengan aturan lainnya.

Rieke menegaskan, pembangunan nasional perlu berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Hal itu mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan hukum, hingga lingkungan hidup yang baik.

Menurut dia, seluruh kebutuhan tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya ditentukan oleh keselarasan antara visi konstitusional, kepastian hukum, keakuratan data, serta pelaksanaan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, percepatan regulasi turunan dan pembenahan tata kelola data menjadi hal penting agar kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Related Images:

Follow WhatsApp Channel My Info untuk update berita terkini setiap hari! Follow