Bahkan, pada Februari 2026, pemerintah sempat melakukan pemblokiran terbatas terhadap salah satu tautan layanan Wikimedia.
Pendaftaran PSE merupakan kewajiban bagi seluruh platform digital baik lokal maupun asing yang beroperasi di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk:
- Menjamin legalitas operasional platform
- Melindungi data pengguna
- Menata ekosistem digital agar lebih aman dan transparan
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Platform yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga pemutusan akses.
Dirjen Alexander Sabar menekankan bahwa aturan ini berlaku setara, baik bagi platform komersial maupun nirlaba.
“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutupnya.
Berikut rangkaian proses yang telah dilalui:
- 14 November 2025: Notifikasi awal kewajiban PSE
- November 2025–Januari 2026: Permintaan perpanjangan waktu beberapa kali
- 28 Januari 2026: Peringatan rencana pemblokiran
- Februari 2026: Pemblokiran terbatas dilakukan
- April 2026: Undangan rapat dan klarifikasi
- 15 April 2026: Ultimatum terakhir 7 hari
