Fuad menegaskan kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan bakunya, tetapi juga seluruh rantai proses produksi.
Mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi harus memenuhi standar jaminan produk halal karena bahan yang pada dasarnya halal dapat kehilangan status tersebut apabila terkontaminasi selama proses produksi.
“Banyak bahan yang asalnya halal, tetapi dalam proses pengolahan, penyimpanan, atau distribusinya dapat terkontaminasi bahan yang tidak halal. Karena itu, yang dinilai bukan hanya zatnya, tetapi juga prosesnya,” jelasnya.
Menurut Fuad, perkembangan industri pangan, kosmetik, obat-obatan, serta berbagai produk konsumsi lainnya membuat pengawasan terhadap proses produksi menjadi semakin penting dalam penetapan status halal.
Hingga akhir Juni 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan sekitar empat juta sertifikat halal melalui skema sertifikasi reguler maupun program sertifikasi halal gratis.
Capaian tersebut diharapkan semakin memperkuat ekosistem halal nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Dalam kesempatan itu, Fuad juga mengajak penghulu, penyuluh agama, dai, dan para penceramah untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk halal serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal.
“Kita ingin membangun masyarakat yang sadar halal, cinta halal, dan proaktif memahami pentingnya jaminan produk halal. Dengan demikian, Halal Indonesia dapat menjadi kebanggaan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia,” pungkasnya.
Fuad menambahkan, kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan sertifikasi dan pelabelan halal akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam membangun ekosistem halal yang mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.
