“Identitas pelapor itu ada tiga. Dia bisa melaporkan secara penuh dengan nama lengkap dan nama asli, kemudian bisa dengan nama samaran, dan bisa dengan anonim,” kata Barid.
Pilihan tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak ragu berpartisipasi, termasuk ketika persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan pihak tertentu.
Untuk laporan anonim, LPPSLH tetap dapat melakukan verifikasi berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk lokasi atau peta yang dicantumkan dalam laporan.
“Kalau anonim, sejauh dia melaporkan petanya dan lain sebagainya, tidak perlu ada pelapornya. LPPSLH bisa menjadi pelapor juga berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim LPPSLH,” ujarnya.
Dengan demikian, LPPSLH dapat menindaklanjuti suatu persoalan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan meskipun masyarakat yang pertama kali menyampaikan informasi memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya.
Barid berharap keberadaan KAWAL BANYUMAS dapat mengubah pola pengaduan masyarakat yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri. Laporan warga akan ditempatkan dalam sistem yang memungkinkan informasi antarkasus saling terhubung.
Semakin banyak laporan yang terverifikasi, semakin kuat pula basis data yang dapat menggambarkan persoalan masyarakat Banyumas. Data tersebut kemudian dapat menjadi bahan advokasi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan.
LPPSLH juga membuka peluang pengembangan sistem serupa untuk wilayah yang lebih luas melalui jaringan masyarakat sipil yang dimiliki.
Pada akhirnya, Barid berharap teknologi dapat membuat suara masyarakat memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam proses kebijakan.
“Dengan begitu, suara warga tidak hanya menjadi keluhan, tetapi dapat diolah menjadi bukti dan rekomendasi yang mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif,” kata Barid.
