JAKARTA, MyInfo.ID – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026) pukul 08.30 WIB. Salah satu agenda utamanya adalah meminta penjelasan Polri mengenai penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Dikutip dari Parlementaria, pembahasan juga mencakup dugaan kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan oleh para tersangka kasus illegal interception atau penyadapan ilegal.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya ingin Kapolri membuka fakta secara menyeluruh, termasuk dugaan rangkaian tindakan lain yang disebut berkaitan dengan kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP).
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong promgram pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain lain, yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” Jelas Habiburokhman di Jakarta.
Habiburokhman menilai dugaan penyadapan tidak bisa dilihat sebagai satu peristiwa yang berdiri sendiri. Karena itu, Komisi III ingin mendalami kemungkinan adanya tindakan lain yang saling berkaitan.
Ia menyebut sejumlah dugaan tersebut meliputi pengawasan ilegal atau surveillance, pembentukan opini di media sosial, hingga penggalangan massa aksi. Seluruh informasi itu, menurutnya, perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyampaikan bahwa apabila dugaan itu terbukti, rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai serangan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.
Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Habiburokhman menyebut seluruh anggota telah mengonfirmasi kehadiran.
“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya.
