JAKARTA, MyInfo.ID – Upaya memperbaiki tata kelola sektor kelautan kembali mengemuka di parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI Melati mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus Benih Bening Lobster (BBL) sebagai langkah konkret menjawab persoalan yang dihadapi nelayan dan pembudidaya.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama kelompok pembudidaya benih lobster di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/4/2026).
Melati menilai sejumlah kebijakan terkait pengelolaan BBL masih belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat pesisir. Bahkan, ia menyinggung pentingnya regulasi yang selaras dengan amanat konstitusi.
“Permen (Peraturan Menteri) atau peraturan perundang-undangan yang tidak memihak masyarakat artinya itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD dan tidak sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Kita satu suara satu semangat artinya kalau diperlukan Panja lobster ini mari kita lakukan kita satu semangat menjalankan amanat UUD Pasal 33 ayat 3,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan Panja menjadi langkah strategis untuk mengkaji ulang kebijakan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya laut benar-benar memberi manfaat bagi nelayan.
Melati juga mengungkap kondisi di lapangan yang semakin berat bagi nelayan. Berdasarkan komunikasi langsung dengan masyarakat pesisir, hasil tangkapan ikan terus menurun.
Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh, bahkan melampaui batas wilayah yang diatur dalam regulasi.
“Percakapan antara saya dengan para nelayan, mereka menjalani hari-hari untuk mendapatkan ikan yang semakin lama semakin sulit. (Mereka) harus berjalan lebih dari 12 mil, padahal itu sangat dilarang di perundang-undangan tetapi mereka harus melanjutkan hidup mereka. Kalau benur itu ada di dapil maka saya yakin untuk mendorong agar para nelayan bisa mengambil benurnya untuk kesejahteraan,” tandasnya.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya pembenahan tata kelola BBL sebagai alternatif sumber penghasilan nelayan.
Dukungan terhadap pembentukan Panja juga datang dari Anggota Komisi IV DPR RI T.A Khalid. Ia menilai forum diskusi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks di sektor ini.
“Kami mendorong pembentukan Panja untuk kita atur tata kelola yang lebih baik. Sehingga petani nelayan sejahtera, budidaya bisa hidup dan pajak negara bisa masuk kan itu harapan kita semua, tidak cukup di ruang forum ini. Maka sekali lagi saya sarankan ini Panja solusinya,” serunya.
