Selain itu, durasi pengerjaan setiap mata pelajaran juga diperpanjang menjadi 75 menit, sehingga siswa memiliki waktu yang lebih memadai untuk menyelesaikan soal.
Khusus bagi peserta SMK, pemerintah turut memperluas cakupan mata pelajaran kejuruan. Tahun ini tersedia 50 mata pelajaran kejuruan yang disesuaikan dengan berbagai rumpun program keahlian.
Tak hanya itu, peserta yang masih memiliki data residu tetap diperbolehkan mendaftar, dengan tetap dianjurkan segera melakukan pembaruan data agar tidak menghambat proses administrasi.
Untuk meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan, Kemendikdasmen juga memperkuat sistem pengawasan selama pelaksanaan TKA.
Pengawasan akan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi sebagai mitra independen. Selain itu, pelaksanaan TKA kini mulai diintegrasikan dengan Asesmen Nasional (AN) agar penyelenggaraannya menjadi lebih efisien sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan.
Kemendikdasmen mengimbau seluruh calon peserta memastikan data pribadi telah sesuai sebelum melakukan pendaftaran melalui laman resmi TKA.
Peserta juga diminta mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal yang telah ditentukan, termasuk memperhatikan persyaratan, panduan pelaksanaan, serta informasi teknis lainnya yang tersedia melalui kanal resmi Kemendikdasmen dan Pusat Asesmen Pendidikan.
Kepala BKPDM, Toni Toharudin, menegaskan bahwa berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem asesmen yang semakin berkualitas.
“Berbagai penyempurnaan dalam penyelenggaraan TKA tahun ini merupakan wujud komitmen Kemendikdasmen untuk terus menghadirkan asesmen yang semakin berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan murid. Kami mengajak seluruh calon peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui penyelenggaraan TKA 2026 yang telah disempurnakan, Kemendikdasmen berharap setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan akademiknya melalui asesmen yang objektif, transparan, dan berintegritas.
Pemerintah juga menilai penyempurnaan mekanisme pelaksanaan ini menjadi langkah penting dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang semakin berkualitas, sekaligus memberikan informasi capaian belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan nasional.
