YOGYAKARTA, MyInfo.ID – Nestapa Indonesia menjadi tema pernyataan sikap bersama SEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB di Lapangan Pancasila UGM, Yogyakarta, Sabtu (26/9/2026). Tiga organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan pandangan mengenai demokrasi, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, hingga pengelolaan anggaran negara.
Dalam pernyataan itu, mahasiswa menilai kritik publik dan akademik perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi. Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat serta penggunaan anggaran negara yang menurut mereka perlu lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Umum SEMA UGM Mesa Syafitra menyampaikan bahwa mahasiswa melihat adanya persoalan dalam ruang kebebasan sipil. Ia menilai kritik dari masyarakat, mahasiswa, maupun kalangan ahli masih menghadapi respons yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
“Demokrasi terus mengalami kemunduran, kritik yang seharusnya menjadi vitamin demokrasi justru diperlakukan sebagai ancaman. Ketika rakyat bersuara, kekuasaan memilih menutup telinga. Ketika mahasiswa mengkritik, suara terus dicurigai. Ketika para ahli menyampaikan koreksi, kepakaran justru dibalas caci maki,” tegas Mesa Syafitra dilansir dari unggahan resmi akun media sosial SEMA UGM Selasa (29/9/2026).
Mahasiswa juga menghubungkan persoalan demokrasi dengan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran untuk program yang dinilai minim transparansi ketika warga masih menghadapi berbagai beban biaya hidup.
Ketua BEM UI Yatalathof Himawan menekankan pentingnya pertanggungjawaban kekuasaan dan keuangan negara kepada masyarakat.
“Otonomi daerah adalah amanat konstitusi. Uang negara tidak boleh dipakai sewenang-wenang. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Kekuasaan bukan warisan. Negara bukan milik elit oligarki. Republik ini berdiri di atas kedaulatan rakyat dan kepada rakyat pula seluruh kekuasaan harus dipertanggungjawabkan,” ujar Yatalathof Himawan.
Menurut kelompok mahasiswa tersebut, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk memusuhi negara, melainkan sebagai dorongan agar kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi.
