JAKARTA, MyInfo.ID – Kasus OTT KPK di Unsoed mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI. Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menilai operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan sejumlah pihak harus menjadi titik balik untuk membenahi tata kelola perguruan tinggi.
Menurut Habib, penindakan KPK tidak cukup berhenti pada proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Evaluasi terhadap sistem yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi juga harus dilakukan agar persoalan serupa tidak berulang.
OTT tersebut berlangsung di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026). Dalam operasi itu, KPK menyebut 14 orang diamankan dan turut ditemukan uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Perkara tersebut diduga berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru.
Habib menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK. Ia berharap kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus membangun sistem pencegahan di lingkungan pendidikan tinggi.
“Kami mendukung penuh langkah KPK. Ini momentum untuk benar-benar bersih-bersih dunia pendidikan dari praktik korupsi. Perguruan tinggi harus menjadi ruang yang bersih dari praktik-praktik semacam ini,” kata Habib dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Ia mengingatkan posisi perguruan tinggi sangat strategis karena kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu. Institusi pendidikan tinggi juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter, integritas, idealisme, serta tanggung jawab moral generasi muda.
Karena itu, dugaan praktik korupsi di lingkungan kampus dinilai memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar persoalan hukum.
“Perguruan tinggi adalah tempat menanamkan nilai-nilai kebaikan, ilmu pengetahuan, dan idealisme. Karena itu, sangat ironis apabila justru menjadi tempat tumbuhnya praktik korupsi,” ujar politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Habib secara khusus menyoroti dugaan perkara yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Menurut dia, proses masuk perguruan tinggi harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kesempatan yang setara.
