PURWOKERTO, MyInfo.ID – Layanan Trans Banyumas dipastikan tetap beroperasi meski pemerintah daerah tidak lagi memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS).
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemkab Banyumas sedang menyiapkan skema pembiayaan agar transportasi publik tersebut tetap melayani masyarakat. Menurutnya, Trans Banyumas kini sudah menjadi bagian dari kebutuhan mobilitas warga sehingga operasionalnya tidak boleh terhenti.
“Saya pastikan Trans Banyumas tidak akan berhenti. Memikirkan pelayanan masyarakat harus terus berjalan. Tidak usah khawatir dan tidak usah dipolemikkan,” kata Sadewo, Selasa (18/8/2026).
Pada awalnya, Trans Banyumas merupakan program pemerintah pusat melalui skema BTS. Melalui skema tersebut, pemerintah menanggung biaya layanan kepada operator sehingga masyarakat dapat memperoleh tarif transportasi yang relatif terjangkau.
Namun, setelah layanan tersebut berkembang dan menjadi pilihan masyarakat, Pemkab Banyumas menyatakan siap mengambil alih keberlanjutan pembiayaannya.
Sadewo mengatakan pemerintah daerah sebelumnya masih berharap memperoleh pencairan subsidi dari Kementerian Perhubungan sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar. Namun, sampai saat ini dana tersebut belum terealisasi.
“Yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Dari mana anggarannya nanti sedang kami siapkan bersama TAPD dan DPRD. Yang utama pelayanan masyarakat harus tetap berlanjut,” ujarnya.
Pemerintah daerah kini tengah membahas skema anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Banyumas.
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas memperkirakan anggaran operasional yang tersedia saat ini hanya mampu menopang layanan hingga 28 Agustus 2026.
Padahal, kebutuhan operasional Trans Banyumas mencapai sekitar Rp3,3 miliar setiap bulan. Jika layanan ingin dipertahankan hingga akhir Desember 2026, pemerintah daerah diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp15 miliar.
Besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu tantangan Pemkab Banyumas setelah dukungan BTS dari pemerintah pusat tidak lagi tersedia.
Meski demikian, pemerintah daerah memilih mencari jalan keluar daripada menghentikan layanan yang sudah telanjur menjadi kebutuhan masyarakat.
