JAKARTA, MyInfo.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 sebagai strategi untuk mengembalikan jutaan anak tidak sekolah (ATS) ke bangku pendidikan. Program ini tidak hanya berfokus pada proses penerimaan peserta didik, tetapi juga memastikan mereka mampu bertahan hingga lulus.
SPMB PJJ yang digagas Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) menjadi pendekatan baru dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi sekitar 2,4 juta anak usia 16–18 tahun yang selama ini terkendala melanjutkan sekolah karena berbagai faktor.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti saat membuka Webinar Nasional Pencanangan SPMB PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026, menegaskan layanan pendidikan kini harus bertransformasi. Jika selama ini sekolah menunggu peserta didik datang, kini negara harus aktif menjangkau anak-anak yang terputus dari pendidikan.
“Selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan anak yang datang ke sekolah. Akan tetapi, hari ini kita harus berani melakukan perubahan paradigma untuk anak-anak yang mengalami hambatan akses pendidikan bahwa negara harus hadir mendekati dan menjemput mereka. Karena pendidikan yang berkeadilan bukan berarti memberikan layanan yang sama kepada semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya,” kata Suharti dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, jutaan anak yang saat ini berada di luar sistem pendidikan harus segera dijangkau agar tidak kehilangan kesempatan membangun masa depan.
“Tugas kita adalah untuk menjangkau mereka kembali ke sekolah dan memastikan mereka menyelesaikan pendidikannya sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depan,” ujarnya.
Kemendikdasmen menilai pendidikan jarak jauh membuka peluang agar layanan belajar tidak lagi bergantung pada keberadaan ruang kelas fisik.
Melalui model tersebut, sekolah diharapkan mampu hadir menyesuaikan kondisi dan kebutuhan setiap peserta didik, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, bekerja, atau memiliki hambatan lain untuk mengikuti pendidikan reguler.
“Kita ingin memastikan tidak ada anak yang terlalu jauh untuk dijangkau, tidak ada mimpi anak Indonesia yang terhenti karena keterbatasan layanan pendidikan,” tegas Suharti.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menekankan bahwa SPMB PJJ bukan hanya proses administrasi penerimaan murid baru.
Menurutnya, keberhasilan program justru diukur dari kemampuan peserta didik menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh ijazah.
“Karena pendidikan yang berkeadilan adalah bukan memberikan layanan yang sama persis, melainkan memberikan dukungan yang sesuai agar peluang sukses mereka sama,” ujar Tatang.
