Sebelum kebijakan pemangkasan diumumkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyampaikan kemungkinan menghentikan ekspor gas ke negara tetangga. Langkah tersebut dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menerapkan survival mode atau mode bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan energi.
Bahlil mengatakan arahan presiden harus diterjemahkan oleh kementerian menjadi program konkret, termasuk dalam pengelolaan energi nasional.
“Ya memang harus kita survival. Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai presiden, pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada survival,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Bahlil menekankan, pemerintah perlu memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi sebelum memutuskan kelanjutan kontrak ekspor gas. Ia bahkan membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor ke negara tetangga.
“Jadi kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena kan harus survival kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri ya,” tegas Bahlil, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi.
Pengurangan ekspor ke Singapura menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengutamakan pasokan energi domestik. Kebijakan ini sekaligus menandai penyesuaian arah pengelolaan gas nasional di tengah kebutuhan pasokan bagi industri dan sektor dalam negeri.
