Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
“Siapapun yang terlibat dalam korupsi batu bara harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan penanganan dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara bagi sejumlah PLTU dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Perkara tersebut berkaitan dengan proses pengadaan dan pemenuhan kebutuhan batu bara selama periode 2018 hingga 2026.
Hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka. Namun, sebanyak 16 saksi telah dimintai keterangan dan berbagai dokumen tengah dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara.
Dalam proses penyidikan itu, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp5 triliun, sehingga menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor energi.
