Dalam pelaksanaannya, BPA menggandeng Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.
“Kolaborasi strategis dengan Bank Himbara ini merupakan bentuk dukungan sistem transaksi dan pembayaran, sekaligus mitra dalam publikasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Kepala BPA.
Dari total aset yang ditawarkan, BPA menargetkan sekitar 75 persen dapat terjual. Seluruh proses pendaftaran hingga partisipasi dilakukan secara terbuka guna memastikan akses yang setara bagi masyarakat.
Aset yang dilelang tidak hanya berasal dari hasil rampasan perkara, tetapi juga mencakup aset jaminan bank serta properti strategis dengan harga kompetitif sesuai pasar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari transparansi penegakan hukum.
“Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga harus memastikan pemulihan kerugian negara. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi publik sekaligus menjawab berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Anggoro Eko Cahyo, menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem aset, termasuk berbasis syariah.
“Harapannya, acara ini mampu menjaring pembeli potensial yang tepat agar dapat mendorong peningkatan transaksi dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menilai sinergi ini mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan aset negara.
“Melalui sinergi ekosistem bisnis yang kuat, kami berkomitmen untuk mengakselerasi pemanfaatan aset agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang optimal,” ujar Adhika.
