Menurut Sadewo, keberadaan aset tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung fasilitas pelayanan publik di Banyumas. Namun selama ini, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam penyediaannya.
“Kebutuhan sarana ini sangat mendesak, namun selama ini Pemerintah Kabupaten Banyumas belum mampu memenuhinya secara mandiri dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, dukungan dari KPK RI ini menjadi berkah sekaligus pendorong roda pembangunan di wilayah kami,” tuturnya.
Ia menegaskan, seluruh aset yang diterima akan digunakan sesuai peruntukan dan dikelola secara transparan serta bertanggung jawab.
Pemkab Banyumas memastikan aset hibah dari KPK tersebut akan diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa.
Sadewo menilai, pemanfaatan aset rampasan negara juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Dengan mengalihfungsikan aset ini menjadi sarana pelayanan, kita bersama-sama mewujudkan stimulus penggerak pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas secara merata hingga ke tingkat desa,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa ikut menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut.
Bupati Banyumas berharap aset yang diterima tidak hanya menjadi simbol serah terima semata, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap dengan resminya penetapan status penggunaan barang rampasan negara ini, fasilitas pelayanan di Kabupaten Banyumas dapat berfungsi optimal, serta benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
