Gus Ipul menegaskan, penerima PKH maupun BPNT akan menjadi anggota KDKMP secara otomatis. Ia juga memastikan penyaluran bantuan melalui skema ini tidak dikenai biaya tambahan atau potongan.
“Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun,” tegasnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melakukan peninjauan KDKMP secara serentak selama delapan hari atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 10.070 koperasi menjadi sasaran pemeriksaan untuk melihat kesiapan operasionalnya.
“Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar,” kata Zulhas.
Ia mengakui pelaksanaan program masih memiliki sejumlah kekurangan. Meski demikian, KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui layanan barang kebutuhan masyarakat, termasuk produk bersubsidi dan bantuan pemerintah.
“Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi,” ujarnya.
