Menurut Bahlil, BBM subsidi pada dasarnya disediakan bagi kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan manfaatnya. Karena itu, pemerintah menempatkan ketepatan sasaran sebagai bagian penting dalam pengelolaan subsidi.
“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.
Bahlil juga membuka kemungkinan adanya penguatan regulasi untuk mengatur penggunaan BBM bersubsidi. Namun, ia menegaskan perubahan aturan membutuhkan tahapan sehingga belum dapat dilakukan secara langsung.
“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.
Sembari proses tersebut berjalan, Bahlil menilai imbauan kepada masyarakat mampu tetap perlu disampaikan. Ia meminta kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan subsidi.
“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.
Pemerintah pada saat yang sama tetap berkomitmen menjaga ketersediaan BBM. Penyaluran subsidi juga diarahkan agar semakin tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat diterima kelompok masyarakat yang menjadi penerima.
