JAKARTA, MyInfo.ID – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri turun tangan memberikan asistensi terkait maraknya kasus dugaan keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah. Meski penanganan utama dilakukan oleh Polda dan Polres setempat, Bareskrim memastikan akan membantu agar investigasi berjalan transparan dan akurat.
“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Polda, Polres masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya, supaya kita bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf di Bareskrim Polri, Jakarta, dikutip Jumat (26/9/2025).
Helfi menegaskan, salah satu titik krusial yang didalami adalah rantai pengamanan pangan, mulai dari hulu hingga sampai ke tangan penerima manfaat. “Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi tentu muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG,” tambahnya. Sebagai Kepala Satgas Pangan Polri, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh demi mencegah kasus serupa berulang.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan perlunya keterlibatan aktif aparat penegak hukum (APH) dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia menilai investigasi yang mendalam penting untuk membedakan apakah kasus murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan.
“Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga bergerak cepat dengan membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan keracunan program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan tim tersebut berfungsi memberikan second opinion tanpa mengganggu kewenangan BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan.
“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM. Diharapkan isu-isu tidak berdasar bisa ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi jelas,” ungkap Dadan.
